Jakarta, Muslimedianews.com ~ Pemerintahan Jokowi-JK melalui Kementrian Luar Negeri RI (Kemenlu) dengan tegas menolak keinginan Hamas yang ingin membuka kantor perwakilannya di Indonesia. Kemenlu beralasan karena sudah ada Kedutaan Besar Palestina di Jakarta.
"Kan Palestina sudah punya kedutaan di Jakarta. Lebih baik mereka (Hamas) koordinasi dengan kedutaan. Kita hanya mengakui Kedutaan Palestina saja untuk saat ini," terang Menlu RI, Retno Lestari Priansari Marsudi di Jakarta, Senin (1/12/2014).
Sebelumnya, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH Din Syamsudin, yang juga Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina (PPIP) juga menolak rencana pendirian kantor Hamas di Indonesia. Ia menilai hal itu akan menimbulkan konflik semakin melebar dan tidak selesai-selesai.
“Saya mohon kepada masyarakat luas, khususnya umat Islam, tidak perlu lah kita mendukung pikiran itu. Terus terang kalau ada kantor perwakilan Hamas di Jakarta itu berarti kita membuka konflik Palestina ini melebar, tidak selesai-selesai,” kata Ketua Umum MUI Pusat di Istora Senayan, Jakarta, Ahad (30/1/2014).
Dukungan kepada Pemerintah yang menolak Hamas pun datang dari Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Slamet Effendy Yusuf. Ia menilai bila kantor Hamas ada di Indonesia akan menyebabkan dualisme. Ia juga mengatakan bahwa yang harus kita dukung adalah negara Palestina bukan faksinya, jangan campur adukan antara kepentingan negara dan kepentingan suatu pihak.
"Kita harus berpikir lebih detail, mana kepentingan negara dan mana kepentingan suatu pihak," ujar Kiai Slamet, Rabu (3/12/2014).
KH Slamet Effendy Yusuf menjelaskan bahwa di Palestina terdapat dua faksi, yakni Fatah dan Hamas. Keduanya merupakan gerakan pejuang Palestina. "Agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial, kita juga harus bersikap tegas dan berpikir dengan bijak," kata Kiai Slamet.
Sikap berbeda dengan pemerintah dan ormas Islam yang rahmatan lil 'alamin justru ditunjukan oleh kelompok-kelompok Islam seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Ikatan Dai Indonesia (IKADI), dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII,). Mereka menyatakan mendukung adanya perwakilan Hamas di Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan kemerdakaan Palestina.
Dukungan kepada Hamas pun datang dari sebagian anggota DPR yang semuanya tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) seperti Fahri Hamzah (PKS) dan Fadli Zon (Gerindra). Bahkan Fahri Hamzah tanpa berpikir panjang langsung menyatakan persetujuannya.
"Kami mendukung seperti dukungan yang pemerintah Jokowi-JK sampaikan saat debat capres lalu," kata Politis PKS itu di Gedung DPR RI, Jum'at (28/11/2014).
Sementara itu. Setya Setya Novanto selaku pimpinan DPR yang juga politisi partai Golkar dengan bijak menyatakan tidak langsung memenuhi permintaan Hamas yang meminta izin kepadanya untuk membuka kantor perwakilannya. Ia mungkin saja dapat mendukung rencana Hamas jika ada dukungan dari pihak pemerintah.
"Kalau pemerintah sudah mendukung dan DPR dukung, ini sangat memudahkan rencana pembuatan kantor cabang di Jakarta," ujar Setya Novanto.
Aksi dukungan dan penolakan terhadap rencana pendirian kantor Hamas di Indonesia terus berlanjut. Padahal pemerintahan Jokowi-JK sudah jelas menyatakan penolakannya. Atas penolakan ini, publik pun mendukung dan memuji langkah pemerintah Jokowi-JK yang dinilai sudah tepat.
Masyarakat menilai dukungan kepada perjuangan kemerdekaan Palestina tidak harus membuka kantor Hamas karena sudah terwakili oleh kedutaan Palestina. Duta Besar Palestina untuk Indonesia Fariz Mehdawi sendiri mempertanyakan keinginan Hamas yang dianggapnya aneh itu. Lanjut Mehdawi, Hamas adalah partai politik. Secara umum, adalah hal yang tidak normal bagi partai politik apapun membuka kantor di negara lain.
"Hamas adalah partai politik. Maksud saya, kenapa mereka harus membuka kantor di tempat lain selain Palestina? Anda tahu, itu abnormal. Saya tanya Anda, apa ada partai politik Indonesia yang membuka kantornya di negara lain? Jadi hal ini (niat Hamas membuka kantor di Jakarta-red) adalah sesuatu yang aneh," kata Mehdawi di Jakarta (30/11/2014).
Di media sosial Twitter, para netizen yang setuju langkah pemerintah Jokowi-JK, ramai-ramai memuji kebijakan pemerintah yang menolak keberadaan Hamas di Indonesia. Termasuk diantaranya politisi Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra. Menurutnya pemerintah Indonesia sudah membuka hubungan diplomatik dengan Palestina sehingga tidak perlu lagi Hamas.
"Saya sependapat dengan Jokowi soal perwakilan Hamas. Kita sdh buka hubungan diplomatik dg Palestina," dukung @Yusrilihza_Mhd.
Dukungan dan pujian serupa kepada Jokowi-JK pun diungkapkan para pengguna Twitter lain:
"Pak @jokowi_do2 tolong jngan seenaknya Hamas mau buka cab dsni!," pinta @roslinabpn.
"Presiden @jokowi_do2 @Pak_JK , jika melihat bbrp Negara di TimTeng pun demikian. Tak semua sama dlm menilai organisasi sprti Hamas. Tolak!!!," semangat @IriantoGultom1.
"Indonesia dah hadapi banyak masalah kebangsaan ada fpi dan sejenisnya. jgn lagi impor hamas ato hezbollah. setuju jokowi!," tulis @muchlis_ar.
"Anggota DPR memang tdk Cerdas liat mmasalah," kritik @levdammers atas anggota DPR yang setuju ada kantor Hamas.
Ini cara mrk spy mudah cari pengikut disini, dan bs merongrong NKRI. #TolakHamas," kecam @xdsns.
"Aku menolak, PKS aja udah bikin repot kita," tolak @sutrisnoam.
"Baiknya tolak. Takut kayak gaza," saran @mugismu.
"Kalo Hamas bikin perwakilan di sini? Gw tolak.. Tp kl Fadli genk mo tinggal di palestine , its oke," sindir @o_pripot.
"Tolak!," tegas @Turadess, @Redjopi, @tobiasduha.
"Setuju, boleh mendukung tp tdk untuk tinggal. NKRI Damai," ungkap @totokbudiyanto.
Meski kebanyakan mendukung kebijakan pemerintah, tetapi masih ada sebagian yang mengecam langkah yang ditempuh pemerintah Jokowi-JK. Mereka menuduh pemerintah sebagai kaum munafik, sekuler, liberal, antek Yahudi, antek Syiah, rezim PKI dan Kafir terlaknat.
"#BukanUrusanSaya Paling Munafik itu Kampaye dukung Palestina. Tapi Kemenlu menolak Hamas. Pengen gue injek kemunafikannya," kesal @wahidixe.
"Ga aneh sih..., sekuler dukung Islamis baru aneh," komentar @tinah_tea.
"Antek yahudi diIndonesia didiemin,HAMAS dilarang?...," kesal @ra_ti_h.
"Yahudi dan syiah kompak bingitz," tuduh @aLiimrano.
"Ini Rezim PKI dan Kafir laknatullah," jelas @_aliefe.
"Dari awal saya ga heran pemerintah akan tolak hamas, yg sy bingung malah jokowi mau bela palestina, kok bisa? kamu kan liberal," cuit @mangkudijojo