Muslimedianews.com ~ Raja Salman bin Saud, saudara tiri mendiang raja Abdullah, yang saat ini memerintah Arab Saudi telah melakukan perombakan terkait suksesi penerus tahta kerajaan, melalui dekrit pada 29/4/2015. Raja Salman menunjuk putra mahkota baru, yaitu Mohammad bin Nayef, 55 tahun, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Sementara Mohammad bin Salman, 30 tahun, yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan, menjadi wakil putra mahkota atau wali wali al-‘ahd atau bisa disebut juga sebagai deputy crown prince). Mohammad bin Salman diangkat oleh Salman sebagai Menteri Pertahanan pada awal Raja Salman menggantikan mendiang raja Abdullah.
Mohammad bin Nayef sebelumnya menjadi wakil putra mahkota, menggantikan Pangeran Muqrin bin Abdul Aziz bin Saud, 69 tahun, sebagai putra mahkota. Muqrin, selain dicoret sebagai ahli waris takhta, juga diberhentikan dari jabatannya sebagai wakil perdana menteri. Muqrin ditetapkan sebagai putra mahkota kedua oleh raja Abdullah pada Maret 2014, setelah Pangeran Salman sebagai putra mahkota. Pangeran Mohammed bin Nayef selain ditetapkan sebagai wakil perdana menteri dan tetap memegang jabatannya sebagai menteri dalam negeri serta ketua dewan politik dan keamanan negara.
Istilah Wakil Putra Mahkota diciptakan oleh Raja Abdullah yang menyatakan bahwa wakil putra mahkota bisa menjadi putra mahkota jika posisi putra mahkota lowong dan hanya bisa menjadi raja bila jabatan raja kosong dan putra mahkota lowong. Penetapan istilah ini menjadi solusi untuk menjamin suksesi kerajaan berjalan mulus dan damai, tanpa kericuhan. Menurut Undang-Undang Arab Saudi, pemimpin kerajaan harus dijabat anak laki-laki atau cucu Abdul Aziz, pendiri Arab Saudi.
Muqrin seharusnya bisa menjadi raja karena sebagai putra terakhir pendiri Kerajaan Arab Saudi, Abdul Aziz bin Saud, pendiri negeri itu. Sementara itu, dengan penunjukannya, Mohammed bin Nayef menjadi orang pertama di generasi kedua atau cucu Abdul Aziz bin Saud, yang berada di garis ahli waris takhta kerajaan. Pencoretan nama Muqrin membuat semua petinggi pada era pemerintahan mendiang Raja Abdullah yang meninggal dunia pada 23 Januari lalu tersingkir pada masa pemerintahan Raja Salman.
Mohammad bin Nayef, merupakan tokoh yang sudah tidak asing lagi bagi negara-negara Barat karena peran besarnya dalam menumpas Al Qaida antara 2003 dan 2007. Pangeran Mohammad bin Nayef adalah keponakan Raja Salman. Ia merupakan figur pertama dari generasi kedua atau cucu Abdul Aziz. Dia Lahir pada 30 Agustus 1959, Mohammed mengambil alih jabatan menteri dalam negeri pada 2012 dari ayahnya, Nayef bin Abdulaziz, yang meninggal setelah 37 tahun menduduki jabatan penting tersebut. Ia belajar ilmu politik di Amerika Serikat dan beberapa kali mengikuti pelatihan militer, termasuk yang digelar Badan Intelijen Pusat AS (CIA).
Keputusan perombakan ini disebut sebagai perubahan kebijakan luar negeri Arab Saudi yang bergeser kepada jalur yang diketahui publik untuk menyelesaikan persoalan regional, seperti aktif menyerang Yaman dengan kekuatan militer. Hal ini ditujukan untuk mengimbangi kekuatan pengaruh Iran dan membangun kembali hubungan sangat dekat dengan Amerika Serikat.
Sebelumnya pada akhir Januari 2015, Salman mengeluarkan sebuah perintah kerajaan untuk memberhentikan Pangeran Khalid bin Bandar bin Abdul Aziz al-Saud, Ketua Intelijen Umum, dari jabatannya. Jenderal Khalid bin Ali bin Abdullah al-Humaidan menjadi ketua baru lembaga intelijen itu. Juga memberhentikan dua putra mendiang Raja Abdullah, yaitu Pangeran Mishaal, gubernur wilayah Mekkah, dan Pangeran Turki, yang memerintah ibu kota Riyadh. Putra Abdullah yang lain, Pangeran Miteb, dipertahankan pada posisinya sebagai menteri yang bertanggung jawab atas Garda Nasional, yang memiliki pasukan sekitar 200.000 orang.
Pencoretan putra Mahkota dari Pangeran Muqrin bin Abdul Aziz ke Pangeran Mohammad bin Nayef bin Abdul Aziz ini akan berpeluang menimbulkan prahara dan hura-hara besar di suksesi Kerajaan Arab Saudi, karena penggantian ini selain menyisihkan kelompok rezim sebelumnya, juga dilakukan pada kondisi panas di sekitar jazirah Arab serta di suasana perang Yaman.
![]()
![]()
sumber via MoslemForAll.com
Istilah Wakil Putra Mahkota diciptakan oleh Raja Abdullah yang menyatakan bahwa wakil putra mahkota bisa menjadi putra mahkota jika posisi putra mahkota lowong dan hanya bisa menjadi raja bila jabatan raja kosong dan putra mahkota lowong. Penetapan istilah ini menjadi solusi untuk menjamin suksesi kerajaan berjalan mulus dan damai, tanpa kericuhan. Menurut Undang-Undang Arab Saudi, pemimpin kerajaan harus dijabat anak laki-laki atau cucu Abdul Aziz, pendiri Arab Saudi.
Muqrin seharusnya bisa menjadi raja karena sebagai putra terakhir pendiri Kerajaan Arab Saudi, Abdul Aziz bin Saud, pendiri negeri itu. Sementara itu, dengan penunjukannya, Mohammed bin Nayef menjadi orang pertama di generasi kedua atau cucu Abdul Aziz bin Saud, yang berada di garis ahli waris takhta kerajaan. Pencoretan nama Muqrin membuat semua petinggi pada era pemerintahan mendiang Raja Abdullah yang meninggal dunia pada 23 Januari lalu tersingkir pada masa pemerintahan Raja Salman.
Mohammad bin Nayef, merupakan tokoh yang sudah tidak asing lagi bagi negara-negara Barat karena peran besarnya dalam menumpas Al Qaida antara 2003 dan 2007. Pangeran Mohammad bin Nayef adalah keponakan Raja Salman. Ia merupakan figur pertama dari generasi kedua atau cucu Abdul Aziz. Dia Lahir pada 30 Agustus 1959, Mohammed mengambil alih jabatan menteri dalam negeri pada 2012 dari ayahnya, Nayef bin Abdulaziz, yang meninggal setelah 37 tahun menduduki jabatan penting tersebut. Ia belajar ilmu politik di Amerika Serikat dan beberapa kali mengikuti pelatihan militer, termasuk yang digelar Badan Intelijen Pusat AS (CIA).
Keputusan perombakan ini disebut sebagai perubahan kebijakan luar negeri Arab Saudi yang bergeser kepada jalur yang diketahui publik untuk menyelesaikan persoalan regional, seperti aktif menyerang Yaman dengan kekuatan militer. Hal ini ditujukan untuk mengimbangi kekuatan pengaruh Iran dan membangun kembali hubungan sangat dekat dengan Amerika Serikat.
Sebelumnya pada akhir Januari 2015, Salman mengeluarkan sebuah perintah kerajaan untuk memberhentikan Pangeran Khalid bin Bandar bin Abdul Aziz al-Saud, Ketua Intelijen Umum, dari jabatannya. Jenderal Khalid bin Ali bin Abdullah al-Humaidan menjadi ketua baru lembaga intelijen itu. Juga memberhentikan dua putra mendiang Raja Abdullah, yaitu Pangeran Mishaal, gubernur wilayah Mekkah, dan Pangeran Turki, yang memerintah ibu kota Riyadh. Putra Abdullah yang lain, Pangeran Miteb, dipertahankan pada posisinya sebagai menteri yang bertanggung jawab atas Garda Nasional, yang memiliki pasukan sekitar 200.000 orang.
Pencoretan putra Mahkota dari Pangeran Muqrin bin Abdul Aziz ke Pangeran Mohammad bin Nayef bin Abdul Aziz ini akan berpeluang menimbulkan prahara dan hura-hara besar di suksesi Kerajaan Arab Saudi, karena penggantian ini selain menyisihkan kelompok rezim sebelumnya, juga dilakukan pada kondisi panas di sekitar jazirah Arab serta di suasana perang Yaman.
sumber via MoslemForAll.com