"Pada masa Sayyidina Umar, ada orang Yahudi lapor karena tanahnya diambil pemerintah untuk di bangun Masjid saat itu. Lalu Sayyina Umar memutuskan agar tanah itu dikembalikan pada orang Yahudi, dan pemerintah di anjurkan agar membangun masjid di tanah lain. Jadi, Islam sangat menghargai hak-hak sipil.
Kalau ada orang Islam berperang karena fanatisme kelompok, bukan karena Islamnya", terang Wantimpres tersebut.
Menurutnya, sumber terjadinya aksi radikal karena fikrohnya (pemikirannya). Misalnya Azhari yang dari Malaysia. Ia punya fikiran bahwa orang yang berbeda pemahaman dengannya harus dibunuh. "Ini karena fikirannya yang bermasalah", terang Rais Syuriah PBNU itu.
KH. Hasyim Muzadi juga menjelaskan bahwa fikroh tersebut saat ini sudah masuk ke Indonesia. Misalnya kelompok Syi’ah yang mengatakan Sayyidina Abu bakar, Umar, Usman, Siti A’isyah dan Siti Hafshah katakan masuk neraka. "Sejak kapan dia tahu nerak ? lalu kalau sahabat Nabi saja dikatakan masuk neraka, bagaimana dengan Hasyim muzadi ?", tuturnya.
Misalnya lagi, pemahaman terhadap ayat "Man lam yahkum bima anzalallahu wa ulaika humul kafirun", juga perlu diluruskan. "Lafadh man, itu orang bukan istitusi (artinya orang yang menolak hukum Allah adalah kafir), bukan institusi negara yang harus pakai hukum Islam", lanjutnya.
Dalam pandangannnya, agama cukup menyetor nilai hukum agama pada negara. Ia mencontohnya, misal aturan tidak boleh memanipulasi timbangan atau barang, maka kita buat undang-undang perlindungan konsumen. "Tidak harus formalisme Islam", jelasnya.
Saat ini banyak yang benar justru ada di negeri non islam, dan banyak yang tidak benar ada di negara Islam. Misalnya, di Taiwan, kejujuran dilaksankan betul betul, padahal bukan negara Islam. Disana kalau barang tertinggal tidak hilang. "Di negara kafir, barang hilang ketemu semua, di negara kita barang yang ada hilang semua", tuturnya.
Kyai Hasyim juga menjelaskan bahwa Indonesia saat ini dimasuki pemahaman Tahrimiyah atau Takfiriyah. Padahal Indonesia, yang dikenal hanyalah perang kemerdekaan dan perang kerajaan, bukan perang agama.
Lanjutnya, NU dan Muhammadiyah saat ini rukun karena sama-sama penderita. "Sama-sama kena serang ideology transnasional", katanya.
Menurutnya, untuk mengatasi pemahaman atau fikroh yang menyimpang itu, pelu memahami kembali Piagama Madinah yang isis pokoknya adalah Ukhuwah sesama umat Islam, Lakum Dinukum Waliyadin, hak-hak sipil disamakan, dan Nasionalisme terhadap negara.
"Kita harus memahami bahwa toleransi bukan justifikasi. Dan adanya terorisme akan menyebabkan hilangnya nyawa dan ruwetnya kehidupan", pungkasnya.
Sebagaimaan diberitakan sebelumnya, bahwa sarasehan "Aktualisasi Revolusi mental melalui sosialisasi dan deklarasi masyarakat Sumatera Selatan anti radikalisme menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian" dihadiri oleh sejumlah narasumber dan tokoh-tokoh Sumatera Selatan.
Acara tersebut diakhiri dengan deklrasi bersama anti radikalisme dan kelompok ISIS yang dibacakan oleh Ketua DRRD Provinsi Sumatera Selatan.
Berikut isi daripada deklarasi tersebut;
DEKLARASI ANTI RADIKALISME DAN KELOMPOK ISIS
KAMI SEGENAP MASYARAKAT SUMATERA SELATAN MENYATAKAN
- SETIA KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA / YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
- MENYADARI SEPENUHNYA BAHWA RADIKALISME DAN KELOMPOK ISIS ADALAH SEBAGAI ANCAMAN DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEGARA
- MENOLAK DENGAN TEGAS RADIKALISME DAN KEBERADAAN KELOMPOK ISIS DI WILAYAH SUMATERA SELATAN
- MENJAGA KERUKUNAN HIDUP ANTAR UMAT BERAGAMA DAN MENOLAK SEGALA BENTUK KEKERASAN SERTA PEMAKSAAN PEMAHAMAN AGAMA
- MENDUKUNG UPAYA SETIAP PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN ANTI RADIKALISME DAN KELOMPOK ISIS DEMI TERCIPTANYA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI SUMATERA SELATAN.
PALEMBANG, 11 MEI 2015
ATAS NAMA MASYARAKAT SUMATERA SELATAN
KETUA DPRD PROVINSI
HM CIRI RAMANDA M KIEMAS, SS.MM
red. Ibnu Manshur/kontributor:MS