“Mereka telah terjebak sebagai bagian dari kepentingan plutokrasi dan plutonomi,” katanya kepada Kabar Kota Kamis 12 Pebruari 2015.
AE Priyono menilai, demokrasi di Indonesia telah macet, dan Islam-politik formal tidak berdaya di tengah-tengah kekuasan hasil produk demokrasi liberal yang sejak era era reformasi berjalan. Demokrasi liberal Indonesia itu hanya melahirkan plutokrasi (kekuasaan politik yang didikte segelintir kaum elite) dan plutonomi (kekuasaan ekonomi yang dikendalikan oleh orang-orang kaya, dan hanya digilir di kalangan golongan orang kaya).
Politisi muslim di partai Islam seperti di PBB, PKS, PPP atau yang berada di partai aliran seperti di PKB dan PAN, sejalan dengan kegagalan elit politik yang lain, tetap menjadi bagian dari borjuasi nasional di bawah struktur kapitalisme erzats, yang kelangsungannya tetap bergantung pada sumber-sumber dana negara. “Politisi elitenya masih berada dalam tradisi Islam-rezimis, termasuk partai Islam baru, PKS (Partai Keadilan Sejahtera), yang semula datang dari gerakan tarbiyah,” terangnya.
Untuk keluar dari kelemut buruk itu, AE berharap Islam bisa tumbuh berkembang dengan elan-vital progresif. “Karena itu harus ada ijtihad baru dalam Islam-politik dan Islam-Sosial. Konsepsi Civic-Islam harus menjadi milik bangsa ini agar kekuatan kaum muslim memiliki ruh untuk kebebasan dan pembebasan,” jelasnya.
Menurut AE Priyono, Civic-Islam merupakan konsepsi ideal karena selain sejalan dengan republican, juga sangat modernis dan bisa menjawab kegagalan demokrasi liberal karena memiliki semangat untuk pembangunan kemanusiaan sekaligus pembangunan gerakan sosial agar Islam tidak terjebak pada fundamentalisme, penyokong liberalisme ekonomi dan eskapisme yang beberapa tahun ini melanda Indonesia.
“Kekuatan kelompok Muslim harus mampu membawa agama sebagai rahmat, sebagai penegak keadilan dan pembawa obor pencerahan untuk public-space, yang inklusif, pluralis, dan toleran,” jelasnya.
Islam dengan konsepsi Civic-nya menurut Priyono berpihak pada jalan aktif konsolidasi untuk transformasi ke arah keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi yang tidak dilakukan oleh kelompok Islam liberal penyokong neoliberalisme dan Islam fundamentalisme. []
Kontributor: Makmun Y.