"Setelah peraturan ini diadobsi, kantor registrasi tidak akan mendaftarkan nama yang tidak benar atau nama yang asing bagi budaya lokal, termasuk nama-nama yang menunjukkan benda, flora dan fauna, serta nama-nama yang berasal dari Arab,", tutur Jaloliddin Rahimov, seorang pejabat di Departemen Kementerian Kehakiman Catatan Sipil kepada kantor berita Interfax.
Rahimov mengutip perintah yang dikeluarkan oleh Presiden Emomali Rahmon kepada parlemen untuk mengeluarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) pelarangan mendaftarkan nama yang dianggap "terlalu Arab".
Jika nantinya RUU disahkan, hukum baru akan diterapkan pada bayi yang baru lahir. Orang tua yang tidak bisa datang dengan membawa nama baru, Departemen Kehakiman akan menawarkan kepada mereka daftar sebagai rekomendasi.
Kemungkinan pemberlakukan hukum itu juga akan diperluas pada nama Arab yang sudah ada untuk diubah menjadi pada nama-nama Tajikistan. Klaim anggota parlemen.
Tetapi pilihan tersebut harus memenuhi kriteria tertentu yang menjamin bahwa nama yang digunakan adalah nama yang baik, karena nama merupakan refleksi dari keyakinan tertentu, etika dan kepribadian seseorang. Nama juga mewakili keinginan orang tua untuk anak-anaknya.
Data CIA Factbook, umat Islam di Tajikistan mencapai 90% dari 7,2 juta penduduk negara tersebut. Tetapi dibawah pemerintahan Soviet, attribut agama yang digunakan dapat dikenai sanksi hukum.
Wanita muslim juga mengalami pengekakang dalam menjalankan agamanya setelah pemerintah negara tersebut memberlakukan laranga jilbab disekolah-sekolah, kantor dan foto untuk paspor.
Serangan terhadap jilbab berulang kali dilancarkan setelah Presiden Tajikistan mengkritik perempuan yang mengenakan pakaian "asing". Presiden mengkritik cadar hitam yang dikenakan perempuan dan dikaitkan dengan Islam konservatif. (OneIslam)