para 21 Februari 2015 menarik untk disimak semua orang.
, para pendukung Felix tidak begitu saja menerima, dan komenter bernada negatif kerap kali muncul.
Edi Akhiles dalam hal ini menyajikan sebuah teks tulisan yang siapapun boleh setuju atau tidak setuju terhadap isi tulisan tersebut.
Pertama, khilafah. Kita tahu Felix adalah pejuang khilafah (pemerintahan Islam) di Indonesia. Di bio Fans Page-nya, dengan terbuka ia menuliskan hal itu. Ia berdiri sejajar bersama kelompok HTI di sini. Setidaknya, secara ideologis. Gerakan ini bisa diurai dari Ikhwanul Muslimin, Mesir.
Ia pernah menulis begini: “Nasionalisme itu tak ada dalilnya, lebih jelas membela Islam, jelas dalil dan pahalanya.”
Ia pun pernah mengaplod sebuah video di Youtubeyang menyajikan forumnya tentang khilafah. Dengan bersemangat, ia menyimpulkan bahwa menegakkan khilafah itu kewajiban bagi umat Islam. Ia mengutip beberapa ayat tentang politik Islam, juga sejarah Ottoman. Meski ia tampak tidak menguasai Ilmu Nahwu lantaran salah baca harakat slide Arab gundul yang ditayangkannya, juga “salah ingat” ketika mengatakan bahwa pengarang kitab Al-Muwattha’ yang merupakan salah satu dari Kutub al-Tis’ahadalah Imam Syafi’ie, padahal aslinya adalah Imam Malik bin Anas, kepiawaiannya berolah kata sebagai public speaker berhasil membius ratusan orang di forum itu. Ya, orang-orang yang pasti tak bisa baca kitab gundul juga.
Perlu Panjenengan sekalian ketahui bahwa tak ada sepotong ayat pun dalam al-Qur’an, juga hadist Rasul, yang memberikan panduan legal-formal sistem pemerintahan Islam. Yang ada adalah ayat-ayat “prinsip etik” bagaimana sebuah sistem pemerintahan itu dijalankan. Musawah (persamaan), syura (musyawarah), ta’awun (tolong-menolong), dan ‘adalah (keadilan), hanya itu prinsip-prinsip etiknya. Selebihnya, mekanisme teknis diserahkan kepada setiap umat, tentu berdasar zaman dan tempat hidupnya. Mau pakai monarki ala Ottoman atau demokrasi ala Indonesia, tidak ada petunjuk legal-formalnya sama sekali.
Felix juga kudu mencermati sejarah Rasulullah dalam memimpin Madinah. Tidak ada satu pun hadits yang mengatakan bahwa kepemimpinan Rasulullah di Madinah itu adalah praktik kekhalifahan(kenegaraan). Istilah khalifah sebagai fa’il dari khilafahyang berupa masdar, baru muncul sepeninggal Rasulullah. Khulafaur Rasyidin disebut khalifah oleh masyarakat setempat BUKAN karena menjalankan sebuah sistem Negara Islam, tetapi semata sebutan fungsional dalam bahasa Arab yang menunjuk pada pemimpin itu.
Tentu, kewajaran belaka dalam sebuah komunitas harus ada pemimpinnya. Demikian pula yang terjadi di tanah Madinah kala itu. Sebab kondisi sosial-kultural masa itu adalah Islam, maka wajar saja bila aturan-aturan sosial-kemasyarakatan yang dijalankan saat itu adalah Islam. Tetapi, tetap saja harus ditegaskan bahwa hal itu bukanlah representasi legal-formal pemerintahan Islam yang harus dijalankan sepanjang zaman dan tempat.
“Antum a’lamu biumuri dunyakum,” sabda Rasul. “Engkau lebih tahu tentang urusan duniawimu.”
Dalam literatur keislaman salaf maupun kontemporer, isu tentang khilafah ini juga berada dalam posisi minor. Hanya ada sosok Abul A’la al-Maududi sebagai top leader-nya yang pernah menuliskan garis-garis besar haluan (GBHN) Negara Islam. Sistem khilafahyang benar-benar legal-formal baru muncul di era Umayyah. Aslinya, sistem khilafahmasa itu lebih tepat disebut monarki. Monarki yang dijalankan berdasar asas syariat Islam. Kondisi ini terus berlanjut hingga era Abbasiyah dan Ottoman (Utsmaniyah).
Catat di sini bahwa sepeninggal Rasulullah pun, para khalifah penggantinya (4 sahabat) tidak menjalankan kepemimpinan Islam dengan sistem monarki. Bila panjenengan membaca sejarah bagaimana transfer kekuasan terjadi sepeninggal Ali bin Abi Thalib, yang sempat digantikan oleh Hasan bin Ali, serta kemudian memantik peristiwa Karballa yang merenggut nyawa Husein bin Ali, ke tangan Mu’awiyah bin Abu Sufyan, semua itu berjalan dalam “ranah politik” murni, bukan agama.
Sampai di sini, perintah menegakkan khilafahsama sekali tidak memiliki landasan normatif (ayat dan hadits) dan historisnya.
Inilah yang melandasi sikap kooperatif kubu Islam di hadapan kubu Nasionalis dari founding fathers kita dulu, yang dimotori M. Natsir, Agus Salim, Mohamad Roem, hingga Hasyim Asy’ari dan Ahmad Dahlan (orang-orang yang pastinya ahli ilmu agama dan umum dong), untuk menerima Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, bukan Syariah Islam. Bagi mereka, Pancasila sudah sangat Islami karena sudah berlandas pada “prinsip etik” ajaran politik Islam, sehingga harus diterima oleh umat Islam Indonesia
Kedua, tentang Syi’ah. Anak-anak muda muslim dan muslimah kini begitu doyan menjadikan sebutan Syi’ah sebagai sebuah keburukan dan kesesatan tanpa pilah pilih.
Mari teliti sejarah lahirnya Syi’ah. Syi’ah sejatinya telah ada sejak berpulangnya Rasullullah, yang diisi oleh para sahabat yang meyakini bahwa penerus Rasulullah haruslah dari Ahlul Bait, dalam hal ini Ali bin Abi Thalib. Kaum Syiah pembela Ali ini kian menguat sikapnya sepeninggal Ustman bin Affan. Sebagian faksi Syi’ah ini bahkan sampai pada level “menuhankan Ali” dengan mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Ustman, dan siapa pun yang dituding “mengambil hak” Ali untuk menjadi pemimpin penerus Rasulullah, yang sikap itu ditentang oleh Ali sendiri, .
Saat Ustman bin Affan terbunuh, sepupunya di Suriah, Mu’awiyah bin Abu Sufyan yang memiliki massa militer dan politik besar, menuntut Ali untuk menyerahkan pembunuhnya. Bila tidak, maka Mu’awiyah akan memasuki Madinah. Para sahabat Madinah berang dengan ultimatum itu. Mereka bersiap “menyambut” pasukan Mu’awiyah (belum Umayah).
Di tengah situasi genting inilah, Ali membuat dealdengan Mu’awiyah, yang di antara isinya ialah menyerahkan tongkat kepemimpinan umat Islam ke tangan Mu’awiyah sepeninggalnya kelak. Di antara sahabat kecewa atas sikap politik Ali ini. Sebagian dari mereka memilih keluar dari kubu Ali sebagai aksi protes dan dikenal dengan nama Khawarij yang memang radikal.
Salah satu ciri Syi’ah secara teologis ialah menolak semua hadits yang tidak diriwayatkan oleh Ahlul Bait. Abu Hurairah, misal, yang riwayat-riwayat haditsnya banyak diambil sebagai hadist shahih, ditolak oleh kubu Syi’ah, meski dalam perkembangannya mengalami perubahan-perubahan pula. Namun, penting dicatat segera di sini, bahwa sebagian hadist shahih yang diriwayatkan oleh kaum Syi’ah diterima oleh Bukhari dan Muslim.
Penting pula dimengerti bahwa di dalam tubuh Syi’ah itu sendiri terdapat begitu banyak faksi. Ada faksi yang sangat radikal, yakni Syi’ah Rafadhah. Ada pula faksi yang sangat besar dan intelek, yang melahirkan mazhab fiqh sendiri, yakni Syi’ah Zaidiyah. Faksi ini lebih concernpada kemazhaban, dan tidak sibuk dengan urusan kafir-mengkafirkan.
Di masa Fathimiyah, yang mendirikan Universitas al-Azhar, mazhab Syi’ah inilah yang dipakai, sebelum kemudian diganti oleh Salahuddin al-Ayyubi menjadi beraliran Sunni. Tetapi, dulu, Mazhab Syi’ah Zaidiyah ini diajarkan di sana. Bahkan, mazhab ini juga masih diajarkan berjejer dengan mazhab-mazhab fiqh lainnya hingga kini di banyak universitas dunia sebagai kajian komparatif.
Jadi, catat, Syi’ah pada mulanya lahir sebagai “faksi politik”, lalu sebagiannya berkembang menjadi sebuah aliran mazhab dalam Islam. Syi’ah tak patut untuk digebyah uyah sebagai keseluruhannya sesat (sama halnya dengan kubu aliran lain apa pun), sebab secara teologis ada pula kelompok Syi’ah yang sejatinya sama dengan Sunni; sama-sama sebagai sebuah aliran teologis, sama-sama bagian dari Islam.
Lalu, di sini, di tangan muslim awam umumnya, Syi’ah dipuklul rata sebagai sesat, bahkan kafir, bukan bagian dari Islam.
Memang benar bahwa sebagian ritual Syi’ah ada yang berbeda dengan ritual Sunni yang kita anut di sini dan di banyak negara berpenduduk muslim lainnya. Tetapi, dalam ranah apa pun, perbedaan akan selalu ada dan tidak perlu dibesar-besarkan, bukan? Mengurai itu tentu akan butuh penelitian khusus yang intensif. Syi’ah begitu populer di Irak dan Iran, misalnya. Mungkin, bila panjenengan lahir dan hidup di Iran, panjenengandengan sendirinya akan menjadi penganut Syi’ah. Bukankah mayoritas kita dalam berislam dan bermazhab mewarisi siapa orang tua kita, ya?
Kita di sini lalu gampangan mengatakan Syi’ah itu sesat, bukan bagian dari Islam, secara gebyah-uyah, sebab mayoritas kita memang tak paham peta sejarah dan teologis ini. Sebab yang ada di cakrawala Islam kita hanyalah Islam Sunni, plus keawaman itu, jadilah yang berbeda dengan Sunni cenderung mudah divonis sesat. Demikian faktanya.
Ketiga, Islam liberal. Di sini, kian ke sini, istilah Islam liberal seolah merupakan hantu buruk rupa yang wajib dijauhi. Betapa mudahnya anak-anak muda yang awam studi akademik Islam itu menyebut Islam liberal sebagai sesat, bahkan kafir. Dan, Felix berada di rel yang sama dalam memperlakukan istilah liberal ini.
Baiklah, mari cermati ini. Kita semua tahu, termasuk Felix dan Reza, bahwa Islam itu terbagi jadi dua: unsur normativitas (dalil-dalil) dan unsur historisitas (kesejarahan, kezamanan).
Al-Qur’an dan hadits pun, bila panjengantahu ilmu asbab al-nuzul dan ilmu asbab al-wurud untuk hadist, sebagiannya merupakan respons Allah dan RasulNya terhadap realitas zaman yang terjadi di tanah Arab, tempat diturunkannya kedua sumber utama Islam itu. Artinya, di dalam normativitas Islam termuat historisitas. Dalam ilmu Musthalah Hadits, misal, ada kaidah bahwa hadits ada yang bersifat qaulan (ucapan), fi’lan(perbuatan), dan taqriran (penetapan) Rasulullah.
Dalam kitab al-Ilm fi Ushul al-Fiqhkarangan Abdul Wahhab Khallaf, sebuah kitab primer di pesantren-pesantren, suatu hari Rasulullah mengutus Mu’adz bin Jabal ke Irak untuk berdakwah. Beberapa masa kemudian, sekembalinya ke Madinah, Mu’adz melapor pada Rasulullah bahwa di Irak ia mendapat pertanyaan dari masyarakat setempat tentang sebuah hukum yang Mu’adz sendiri tak pernah tahu statusnya dari Rasulullah. Lalu, karena zaman itu belum ada gadget, Mu’adz berijtihad memutuskan status hukum itu. Beliau menanyakan kepada Rasulullah tentang sikapnya itu, dan Rasulullah membenarkannya mengambil langkah itu.
Inilah yang di kalangan ulama Ushul Fiqh (Ilmu tentang metodologi pembentukan hukum Islam/fiqh) disebut-sebut sebagai ijtihadpertama dalam sejarah Islam yang terjadi di masa Rasul masih sugeng.
Terlihat dari i’tibar ini bahwa wajah hukum Islam tidaklah sama karena perbedaan realitas sosial-kultural antara Madinah dan Irak, yang relatif dekat. Apalagi wajah Islam Madinah dengan Indonesia.
Dalam studi akademik Islam, inilah yang lazim disebut kontekstualisasi Islam; berkesesuaiannya dalil-dalil Islam dengan realitas masa dan tempat hidup umat Islam. Maka, Islam ala Arab tidaklah harus dijiplak habis-habisan oleh umat Islam Indonesia, misal, lantaran pada sebagian fenomenanya tidaklah sesuai.
Apakah ini berarti bahwa wajah hukum Islam akan terus berubah?
Iya. Tepatnya, berdinamisasi. Dinamisasi hukum Islam ini hanya pada hal-hal yang sifatnya mu’amalah, bukan ‘ubudiyyah. Shalat Subuh di Masjidil Haram Mekkah yang dua rakaat akan selalu sama dengan shalat Subuh di masjid Bantul atau masjid di dekat Gua Pindul Gunung Kidul yang juga dua rakaat. Ini ‘ubudiyyah.
Makan kurma atau memelihara jenggot yang di Arab sangat subur tidaklah harus diikuti oleh umat Islam Indonesia, sebab kurma sulit dan mahal di sini, serta gen kita tidak “murah hati” pada jenggot. Ini mu’amalah. Wujud hijab sebagai penutup aurat di Arab yang berkurung lebar, bahkan sebagiannya ditambahin cadar, tidaklah harus ditiru atas nama apa pun oleh muslimah Indonesia, sebab keduanya memiliki kultur yang berbeda.
Inilah kontekstualisasi dalil-dalil Islam; pembumian dalil-dalil Islam dengan realitas hidup umatnya. Dan, catat, kontekstualisasi ini secara epistemologis berbeda dengan liberalisasi Islam.
Secara epistemologis, kontekstualisasi Islam ialah “sekadar” upaya menyelaras-sesuaikan ajaran Islam dengan realitas hidup sebuah masyarakat. Membumikan, menyambung-kelindankan, menjadikannya spirit/ruh perilaku masyarakat setempat. Tentu, di dalamnya dibutuhkan tafsir yang dinamis.
Liberalisasi Islam, secara epistemologis, adalah gerakan menafsirkan atau memahami dalil-dalil Islam dengan semangat progresif berkebebasan.
Perbedaan paling mencolok di sini ialah bila kontekstualisasi Islam menjadikan dalil sebagai hierarki nomor satunya dalam spirit menafsirkan sesuai realitas zaman dan tempat, maka Liberalisasi Islam “cenderung” mendahulukan kekuatan nalar di atas normativitas itu.
Tak heran, dalam beberapa tafsirnya, Islam Liberal memang terlihat mengejutkan kalangan awam. Ya, dalam sebagainnya lho, dalam sebagian lainnya tidak. Misal, tafsir liberalis bahwa wine yang notabenemengandung zat yang memabukkan itu halal dengan menimbang unsur manfaatnya. Memeluk lawan jenis non muhrim itu boleh dalam kaidah qiyashi terhadap ajaran idkhal al-surur (menyenangkan orang lain). Ini beberapa contoh tafsir baru kaum liberalis yang mengejutkan kaum awam, yang juga tidak diamini oleh kaum kontekstualis.
Maka, sepatutnya, ke depan, kita hanya perlu lebih jeli dalam menimbang sebuah “fatwa” itu apakah layak kita terima atau tidak, sesuai atau tidak dengan konteks realitas hidup kita. Plus, yang tak kalah pentingnya, menjadikan maqashid al-syar’ie (tujuan pokok hukumnya) sebagai landasannya (nanti saya bahas khusus hal ini).
Sungguh menjadi ironi bila segala apa yang “baru”, disebut liberalis dalam artian sesat dan kafir. Menyedihkan sekali ini. Parah lagi sedihnya bila judge ini distigmakan oleh Felix yang banyak jamaahnya, sehingga otomatis jamaahnya yang awam akan mengamininya tanpa ampun.
Jadi, Felix harus mengerti betul peta ini; bagaimana kaidah metodologis dalam memperlakukan dalil-dalil yang “teks mati” dan tak bakal bertambah lagi di hadapan realitas zaman yang “manusia hidup” yang akan terus bergerak. Felix perlu pula membaca biografi Imam Syafi’ie, misal, yang menerbitkan Qaul Qadim untuk kemudian dilengkapi dalam Qaul Jadid, sebagai bukti empirik betapa imam hebat sekaliber beliau pun memiliki spirit tafsir kontekstual seiring perpindahan realitas hidupnya.
Keempat, maqashid al-syar’ie. Di kalangan pelajar atau ahli Ushul Fiqh, maqashid al-syar’ie ini menjadi “ibu” dari segala penyimpulan hukum Islam (al-asas fi istinbath al-hukmi al-islami). Sebuah hukum baru timbul selalu karena dua hal: fenomena baru dan landasan normatifnya (dalil). Dalil sampai akhir zaman akan tetap begitu adanya. Mabni. Alias tetap. Di dalam setiap dalil, terkandung maqashid al-syar’ie. Ia juga mabni, alias tetap. Tetapi, catat segera di sini, maqashid al-syar’ie itu adalah spirit atau tujuan pokok yang dikandung sebuah dalil.
Misal, ayat tentang menghormati orang tua. Ayatnya begini, “Janganlah kamu berkata uuhh pada kedua orang tuamu.” Penafsir yang memegang metodologi tafsir yang baik, Ushul Fiqh itu, harus mencari tahu dulu apa gerangan maqashid al-syar’ie dari ayat ini. Oke, sebutlah maqashid al-syar’ie-nya adalah “dilarang berkata kasar pada orang tua”. Inilah yang harus selalu dipegang oleh setiap penafsir.
Di sisi lain, kita mengerti bahwa etika itu relatif aktualisasinya dalam banyak adat masyarakat. Boleh jadi seorang anak biasa berkata “Bro” pada ayahnya, dan itu diterima sebagai etik oleh kedua orangnya, maka itu tak perlu disebut melanggar ayat itu. Tetapi boleh jadi dalam sebuah keluarga, salaman dengan tidak mencium tangan orang tua dianggap lancang, maka itu berarti pelanggaran terhadap maqashid al-syar’ie itu.
Perhatikan dengan detail di sini, bahwa yang paling pokok ialah menegakkan maqashid al-syar’ie itu, bagaimana caranya agar ia terpelihara, sedangkan remah-remah teknisnya bukanlah masalah untuk berbeda antar satu wilayah dan masa dengan wilayah dan masa lainnya. ‘Illah al-hukmi-nya pegang, selebihnya biarkan dinamis bentuknya.
Tafsir dinamis apa pun bila esensinya menabrak maqashid al-syar’ie ini, maka ia tidak layak digugu. Sebaliknya, tafsir Felix pun yang begitu sibuk dengan remah-remah teknis yang notabene alamiah untuk berbeda-beda sebab kejamakan realitas masyarakat, sampai menyulitkan hidup kita, dan apalagi ternyata bukanlah esensi dari sebuah ajaran atau dalil (maqashid al-syar’ie) itu, ya tidak perlu didapuk.
Selfie, misal. Hari ini tak ada seorang pun yang tidak memiliki gadget. Dan setiap gadget selalu ada kameranya. Panjenenganbakal jadi aktor Srimulat bila datang ke counter handphone, lalu mencari handphone yang tidak ada kameranya sebab takut dosa karena tergoda selfie.
Come on, Felix, dengan memahami dulu maqashid al-syar’iesetiap ajaran atau dalil, lalu didakwahkan secara membumi, hukum Islam akan menjadi mudah diikuti kok. Yassir wala tu’ashshir, mudahkanlah dan jangan mempersulit.
Baiklah, dalam fatwa Felix tentang selfieitu, anggap saja ia sangat mengedepankan kehati-hatian. Agar hati tidak obahjadi ujub, riya’, dan takabbur, sebab itu semua penyakit hati yang berbahaya. Tetapi Felix juga harus fair dan proporsional bahwa kehati-hatian tidaklah sama dengan paranoid. Bila semua laku kita sehari-hari dibelenggu oleh kehati-hatian agar tak ujub, riya’, dan takabbur, yang itu berarti poinnya adalah tentang niat di dalam hati, maka berhentilah kita menulis, ngetwet, tampil di podium, sebab khawatir hati jadi goyah, jadi ujub, riya’, dan takabbur. Berhentilah bersedekah sebab khawatir hati jadi sombong di hadapan dhuafa yang menerimanya.
Ini bukan lagi kehati-hatian, tetapi paranoid; kafa Sigmund Freud, itu adalah kondisi neurosis pengidap masalah jiwa. Sorry to say. Demikian pula dalam fatwa Felix tentang keharaman televisi.
Akan lebih bijak bila dalam konteks kehati-hatian agar hati tidak ujub, riya’, dan takabbur ini, cukuplah Felix menyandarkan pemahamannya pada hadits, misal, “Siapa yang di hatinya ada sebesar biji zarrah dari kesombongan, maka ia tidak berhak atas surga Allah.” Hadits ini bisa diurai begini bila menggunakan metodologi ilmiah Ushul Fiqh: maqashid al-syar’ie-nyaadalah jangan pernah sombong dalam hal apa pun. Pelaksanaannya bagaimana? Biarkan umat personal yang mencernanya. Sebagai sebuah geliat hati berupa niat, ya itu sangat privat. Yang penting, sebagai ustadz yang menegakkan jalan dakwah, ente sudah menyampaikan bahwa Allah membenci orang sombong.
Saking pedulinya saya sama ente, saya sungguh cemas lain hari ente akan mengharamkan traveling, outbound, internet, otomotif, gethuk, tiwul, dll., sehingga suatu kelak Indonesia ini akan hidup di abad pertengahan bersama kaum Khawarij, sementara bangsa-bangsa lain sudah pelesiran ke bulan dan Mars.
Kelima, komodifikasi. Hari ini, komodifikasi merupakan strategi marketing yang sangat ampuh, yang karenanya didaku oleh banyak orang dan perusahaan besar. Komodifikasi ialah “bisnis” alias jualan sebuah produk, boleh barang atau konsep, dengan dilabeli nilai-nilai agama. Intinya ya jualan itu, bisnis itu. Biar lebih mencengkeram hati segmen yang disasarnya, dikemaslah ia dengan label-label Islam. Orang awam akan mangapdan menelannya begitu saja, dengan sugesti bahwa inilah yang dikehendaki oleh Allah dan RasulNya. Bila panjenengan jalan-jalan ke Mekkah, lihatlah di supermarket Bin Daood, misal, betapa cerdasnya brand Coca Cola melakukan komodifikasi ini dengan menuliskan merek Coca Cola dalam bahasa Arab, sehingga bagi jamaah umrah/haji yang awam, yang faktanya itu adalah mayoritas, ia dianggap minuman buatan Mekkah yang sama berkahnya dengan Zamzam.
Dalam sebuah presentasi di kelas doktoral yang mengangkat tema Komodifikasi Agama ini, saya sampai pada kesimpulan bahwa sebagai sebuah strategi marketing, komodifikasi itu hebat banget, tetapi sebagai sebuah pertanggungjawaban moral muslim, itu tega banget. Itu adalah pembodohan umat.
Beberapa waktu ini, kita dijejali dengan slogan bernama Hijab Syar’ie. Hijab yang secara maqashid al-syar’ie untuk menutupi aurat bergeser menjadi fatwa-fatwa marketing Hijab Syar’ie ala komodifikasi: sebuah model hijab yang didesain sedemikian rupa, sehingga “efek fiqh-nya” adalah siapa pun muslimah yang tidak mengenakan hijab demikian belumlah sempurna ia menunaikan kewajibannya menutup aurat. Belum sempurnalah kemuslimahannya.
Bila fiqh menutup aurat ini dikembalikan kepada Mazhab Syafi’ie, misal, jelas bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Sudah. Kalau mengikuti mazhab lainnya, misal Hanafi, batasannya sedikit lebih longgar.
Tidak ada kaitan sama sekali antara kewajiban menutup aurat bagi muslimah dengan kewajiban mengenakan hijab model begini dan begitu itu. Nggak ada blas! Yang penting sudah sempurna menutup aurat, ya sudah cukup. Di Topkapi, Istanbul, sampai hari ini masih menyimpan jubah Fatimah, putri Rasulullah, yang bentuknya biasa saja. Tidak aneh-aneh, ora ndakik-ndakik kudu menjuntai kanan-kiri dan begini begitu.
Sungguh messakke para simbok dan simbahkita di kampung bila Hijab Syar’ie yang notabene tidak murah harganya itu, sebutlah merek Alila milik Felix, dijadikan ukuran benar menutup aurat muslimah yang dikehendaki oleh Allah dan RasulNya. Sungguh kasihan.
Efek lain dari komodifikasi Hijab Syar’ie yang laris manis berkat fanatiknya orang awam pada fatwa rente ini ialah bermunculannya turunan komodifikasi lainnya, mulai kaos kaki Syar’ie, sepatu dan sandal Syar’ie, baju renang Syar’ie, dan entah kelak Syar’ie-Syar’ie apa lagi.
Tentu saja, Felix juga manusia biasa seperti saya yang suka duit, karenanya ia berdagang bagai Rasulullah (sebutlah begitu), itu sah-sah saja. Tetapi, sebagai idola umat, sewajibnya Felix memahami kapasitas dirinya sebagai ustadz di satu sisi dan pedagang di sisi lain. Membaurkan kedua pangkat itu, demi larisnya dagangan, sungguh sangat memilukan. Memfatwakan sesuatu atas nama Syariat, tetapi efeknya menjadikan larisnya sebuah dagangan, sungguh itu cara mengais nafkah yang tergopoh.
Keenam, terakhir, ilmu dan konsistensi. Seseorang menjadi anutan umat, dan akan kian terhormat, bila memiliki kedalaman ilmu dan konsistensi tinggi. Saya tidak berkepentingan untuk meragukan kapasitas Felix. Tidak, sama sekali tidak. Namun saya hanya hendak mengatakan di sini bahwa seorang mufti(pemberi fatwa) seperti yang kerap dilakukan Felix harus melandaskan fatwanya selalu pada metodologi ilmiah ilmu pengetahuan yang kapabel: secara ilmu alat tafsir (sebutlah ilmu Ushul Fiqh, Asbab al-Nuzul, Asbab al-Wurud, Nasakh Mansukh, ilmu bahasa macam Nahwu, Sharf, Mantiq, dan Balaghah, hingga ilmu muqaranah al-mazahib) dan secara ilmu umum (sebutlah sosiologi, antropologi, hingga hermeneutika).
Felix hanya perlu menyadari bahwa fatwa-fatwanya akan memiliki dampak kepada (setidaknya) jamaahnya, menjadi prinsip hidup, kemudian perilaku. Apa jadinya bila sebuah fatwa dilahirkan dengan ugal-ugalan tanpa memiliki landasan metodologis yang kuat. Yang terjadi bukanlah tuntunan hidup umat, tetapi kegelisahan umat.
Dalam kitab Al-Luma’ fi Ushul al-Fiqhkarangan Abu Ishaq Ibrahim, disebutkan bahwa seorang mufti (kayak Ustadz Felix) harus pula memenuhi syarat amanah dan terpercaya. Dalam bahasa kita, ustadz pemberi fatwa haruslah memiliki konsistensi tinggi. Ini mencerminkan betapa sangat tingginya derajat mufti yang bukan hanya pandai menarikan jempolnya di atas gadget untuk kultwet, tetapi juga harus selalu konsisten perilakunya agar patut digugu.
Bila manusia umum macam saya ini sukanya isuk kedele sore tempe,Nakmas Bagus Felix ndak boleh lho begitu. Atas nama kredibilitas ente yang harus konsisten sebagai seorang mufti. Sebab fatwa ente akan diasup jamaah ente, jadi ente harus selalu sahih konsistennya.
Ndak elok to, Felix, bila ente memfatwa tivi haram tapi ente terima order untuk tampil di sana atas nama dakwah, misal. Pun ndak jumawato bila ente bilang selfieitu mengancam hati tetapi ente ya selfie di Vatikan. Pun menyedihkan saya lihatnya kala ente begitu heorik mencuci otak jamaah untuk mendukung ideologi ente menegakkan khilafah di sini, sampai tega bilang nasionalisme itu tak ada dalilnya dan pula tak berguna (masak sih harus saya ajarin tentang ajaran hizbu al-wathan), tetapi ente menikmati kewarganegaraan Indonesia dalam bentuk KTP dan passport lho.
Hormat dan maaf saya yang sebesar-besarnya untuk panjengenganipun, Nakmas Bagus Felix Siauw, bila banyak mata pelajaran dalam rapor ini yang masih berwarna merah. Tetapi, percayalah, saya melakukan ini karena tiga hal belaka: pertama, selo banget, lalu kedua, peduli banget sama anak-anak muda muslim/muslimah yang aslinya awam ilmu agama tetapi begitu militan memperjuangkan hal-hal yang belum diketahuinya dengan baik, dan ketiga, sebab saya merindukan ente, Felix, jadi cendekiawan muslim yang sanggup menyumbangkan kesejukan dan kedamaian bagi bangsa ini.
Kulo nuwun.
Jogja, 22 Januari 2015
