Muslimedianews.com ~ Pemerintah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Pimpinan Pusat Muhammadiyah merasa keberatan dengan penetapan tersebut, karena dianggap membangkitkan sentimen keagamaan yang selama ini cair.
"PP. Muhammadiyah berkeberatan dengan penetapan Hari Santri. Kalaupun pada akhirnya harus menetapkan hari bagi kalangan Islam tertentu sebagai janji politik, sebaiknya dicarikan nama yang lebih tepat dan bersifat spesifik tanpa mereduksi aspirasi umat Islam secara keseluruhan," kata ketua umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam suratnya kepada Presiden Jokowi seperti dikutip detikcom, Senin (19/10/2015).
Surat tersebut tertanggal hari ini ditandatangani oleh Haedar Nashir dan sekretaris umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Muhammadiyah menilai penetapan Hari Santri kontraproduktif secara politik dan historis.
Berikut surat PP Muhammadiyah yang dilayangkan ke Presiden Joko Widodo hari ini:
![]()
(bal/ega) sumber detik
"PP. Muhammadiyah berkeberatan dengan penetapan Hari Santri. Kalaupun pada akhirnya harus menetapkan hari bagi kalangan Islam tertentu sebagai janji politik, sebaiknya dicarikan nama yang lebih tepat dan bersifat spesifik tanpa mereduksi aspirasi umat Islam secara keseluruhan," kata ketua umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam suratnya kepada Presiden Jokowi seperti dikutip detikcom, Senin (19/10/2015).
Surat tersebut tertanggal hari ini ditandatangani oleh Haedar Nashir dan sekretaris umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Muhammadiyah menilai penetapan Hari Santri kontraproduktif secara politik dan historis.
Berikut surat PP Muhammadiyah yang dilayangkan ke Presiden Joko Widodo hari ini:
Nomor: 482/I.O/A/2015
Lamp: -
Hal: Tanggapan Penetapan Hari Santri
Kepada Yth
Bapak Ir. H. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia
di Jakarta
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Atas nama seluruh warga Muhammadiyah kami mendoakan semoga Bapak Presiden senantiasa sehat wal afiat, mendapatkan hidayah, rahmat dan maunah Allah SWT dalam melaksanakan amanah rakyat untuk memajukan umat, bangsa dan negara.
Selanjutnya menanggapi rencana penetapan Hari Santri, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat memahami, menghargai komitmen Bapak untuk menetapkan Hari Santri untuk memenuhi janji politik dan memberikan penghormatan terhadap jasa umat Islam dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
Akan tetapi, dalam pandangan kami penetapan Hari Santri potensial menimbulkan sekat-sekat sosial, melemahkan integrasi nasional, dan membangkitkan kembali sentimen keagamaan lama yang selama ini telah mencair dengan baik.
Selama ini, umat Islam -termasuk di dalamnya Muhammadiyah- berusaha meminimalkan bahkan jika mungkin menghilangkan sekat-sekat tersebut karena secara politik dan historis sangat kontraproduktif serta bertentangan dengan semangat persatuan bangsa.
Penetapan Hari Santri pada tanggal 22 Oktober juga dapat menimbulkan kontroversi, membangkitkan sektarianisme, dan secara historis dapat mengecilkan arti perjuangan umat Islam yang berjuang membentuk dan menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bung Karno secara pribadi adalah seorang Santri. Karena itu penetapan Hari Santri pada 22 Oktober dapat menafikan peran para Santri dan kalangan Islam yang tidak terlibat dalam peristiwa 22 Oktober.
Sehubungan dengan hal tersebut, PP. Muhammadiyah berkeberatan dengan penetapan Hari Santri. Kalaupun pada akhirnya harus menetapkan hari bagi kalangan Islam tertentu sebagai janji politik, sebaiknya dicarikan nama yang lebih tepat dan bersifat spesifik tanpa mereduksi aspirasi umat Islam secara keseluruhan.
Demikian pandangan kami, semoga Bapak berkenan dengan sikap dan mengambulkan permohonan kami.
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Ketua umum,
Dr. H. Haedar Nashir, M.Si
Sekretaris Umum,
Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
